Ka Pe Ka …. ! Cerita lain dibalik sangarnya :D

Tulisan ini terinspirasi setelah membaca koran Kalteng Pos mengenai Latar belakang KPK dan cerita-cerita seru di dalamnya hingga lembaga superbodi ini menjadi sangat disegani dan ditakuti para Pejabat Tinggi Negara hingga Pejabat-pejabat negara. KPK dalam bahasa saya kapeka artinya “tempelengkah ?” atau “tamparkah?” yang bisa diartikan secara bebas, bahwa lembaga ini kerjanya mengurusi kenakalan dan pelanggaran oleh Pejabat-Pejabat Negara (termasuk Anggota Depan Perwakilan Rakyat yang terhormat) yang udah menikmati fasilitas dari uang rakyat yang diterimanya begitu banyak dibandingkan dengan Bantuan Langsung Tunai yang direbutkan oleh rakyat miskin dan keliatan miskin yang kemudian ternyata ada 50.000 calon penerima BLT dibatalkan, atau yang kemudian melakukan tindakan permufakatan untuk memperkaya diri sendiri, atau merencanakan suatu permufakatan yang menyebabkan kerugian Negara, melaksanakan permufakatan atau berkomplot menikmati fasilitas yang seharusnya diterima oleh rakyat negara ini yang kemudian diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu, kelompok masyarakat tertentu, pribadi maupun keluarga.

Kasus-kasus seperti korupsi BLBI, penyuapan auditor BPK oleh anggota KPU, korupsi besar-besaran di KPU, korupsi pengadaan helikopter MI-2 di NAD oleh Abdulah Puteh, Penyogokan Al Amin, Korupsi tender kapal patroli cepat Bulyan Royan, kucuran dana BI dengan tersangka utama Hamdan Yamdhu, de el el. Yang mencuat Akhir-akhir ini.

Menurut term yang tertulis di blog thamrin.wordpress.com, ada tertulis Sejarawan Onghokham menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum. Menurut Onghokham pemisahan keuangan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Kemudian Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya.

Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagain pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri.

Saya tertarik dengan buku yang berjudul Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan, yang diberikan kepada mantan para pemimpin KPK di era Megawati yang lengser pada tahun 2007 kemarin. Saya niy lagi cari-cari di mana-mana bisa mengunduhnya, kalo nggak bisa ya pasti beli ….

Para pemimpin KPK yang terdahulu yang menjadi pionir penegakan anti korupsi di RI antara lain : Tumpak Hatorangan Panggabean, Taufiequrachman Ruki, Amin Sunaryadi, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Sjahruddin Rasul.

Amien Sunaryadi
Saat melaporkan perubahan kekayaan yang diperoleh para mantan pimpinan KPK ini ke kantor KPK untuk dipertanggungjawabkan kepada publik, Ruki saat ini menjadi Komisaris Utama PT Krakatau Steel di Cilegon, Erry Riyana menjadi Komisaris Utama Bank BNI, Amien bergabung di Bank Dunia, Tumpak Panggabean sebagai pengajar, dan Shahruddin Rasul sebagai pengacara (pengangguran banyak acara). Kelimanya bereuni secara lengkap dan menerima kenang-kenangan dari KPK yang jauh dari kenang-kenangan saat pejabat negara atau kepala dinas bahkan kepala kantor memasuki masa purna tugas, jauh dari hadiah gemerlap, cincin emas, atau kado-kado, mereka berlima malah “hanya” mendapatkan tas tenteng, yang berisi brosur, buku kampanye KPK (seperti yang diterima tamu-tamu yang berkunjung ke KPK), namun yang berbeda adalah kelimanya mendapatkan hadiah buku perjalanan KPK selama empat tahun awal dan buku ini belum dipublikasikan.😥 ya nggak jadi deh dapat buku asyik … karena belum dilepas ke pasar.😥
Menurut Ruki mengomentari buku setebal 136 halaman tersebut, adalah cerita memulai menjalankan operasi Lembaga superbodi ini dari kondisi nol, start from zero katanya.

KPK disahkan oleh DPR pada tanggal 19 Desember 2003 dalam masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri ini tidak serta merta mendapat fasilitas negara. Mereka dilantik pada tanggal 29 Desember 2003 oleh Ibu Presiden saat itu. Saat ditanya kantornya terletak dimana, para pemimpin lembaga baru ini bingung tak bisa berkata-kata, namun untung ada yang membisiki bahwa ada gedung milik SetNeg yang masih kosong yang terletak di Jalan Veteran masih kosong, ujar Ruki.

Bukan hanya gedung yang tak ada, pegawai pun nol. Maka serta merta Erry mengajak sekretarisnya, Ida sebagai staf pimpinan. Diikuti oleh Ruki yang membawa sopirnya (alm) Nurdin dan Ariston Rantetana sebagai sekretaris yang digajinya sendiri (diluar tanggungan negara). Staf KPK sendiri adalah 7 orang bawahan Sjahruddin Rasul saat menjabat di BPKP. Staf pertama inilah yang menyusun rencana strategis (renstra), anggaran, kode etik, struktur organisasi, yang kemudian berlaku hingga saat ini.

Semula mereka bekerja dengan menumpang di gedung BPKP sebelum pindah ke jalan Veteran. Kantor baru ini pun masih jauh dari nyaman, karenanya air minum, komputer, printer, dan proyektor harus dibawa sendiri. Di kantor yang luasnya 6 x 6 meter persegi semua roda kegiatan KPK dijalankan. Semua personel, termasuk unsur pimpinan berkantor di tempat yang sama.

Saat itu Rasul sendiri harus membawa air minum galon, karena belum tersedia fasilitas, berhubung mantan Direktur Pengawasan Khusus BPKP tersebut berjualan air isi ulang di rumahnya.😀

Untuk urusan penindakan, Tumpak Panggabean memilih sendiri jaksa-jaksa yang diperlukan KPK mengingat pengalamannya selama 30 tahun berkarir sebagai jaksa, tentunya ia mengetahui tabiat-tabiat para jaksa tersebut. Kebutuhannya akan tenaga penindakan, mengharuskan Tumpak berhubungan dengan Jaksa Agung saat itu yakni MA Rachman, dan tentunya harus berseberangan pendapat karena keinginan Tumpak memilih sendiri jaksa yang diperlukannya ditampik Jaksa Agung dengan alasan pihak Kejagung telah menyiapkan jaksa untuk membantu KPK. Namun, Tumpak tetap tak bergeming atas permintaannya, namun tetap tak bisa menolak keputusan tersebut. Hingga akhirnya bergabunglah enam jaksa pilihan Kejagung ke KPK, salah satunya adalah Khaidir Ramly. Selain jaksa, sebagai tenaga penyidik juga diperlukan tenaga polisi, Kapolri saat itu segera meminta kepada para Kapolda untuk memberi kesempatan kepada anggota-anggotanya yang berminat untuk bekerja di KPK dengan iming-iming ruang nyaman, peralatan lengkap, dan gaji besar.

Namun harapan para personel polisi ini pun pupus, saat melihat kantor KPK dan diterima di ruang rapat SetNeg oleh unsur pimpinan KPK yang penuh dengan meja dan kursi yang berjumpalitan, kenang AKP Rosmaida Surbakti. Dan yang membingungkan, pada ruang tersebut juga berkumpul para jaksa, dan pegawai BPKP.

Terbentur tanpa adanya Standar Operasional Pelaksanaan, dan banyak regulasi, KPK di awal berdiri nyaris tak ada pekerjaan yang berhubungan dengan misi pembentukan lembaga ini. Sebelumnya KPK sempat menangangi masalah BLBI dan Texmaco, namun terbentur aturan yang retroaktif, maka mereka pun mengalami frustrasi menghadapi kendala ini.

Titik cerah dimulai pada tahun 2004, saat KPK menangani kasus korupsi pengadaan helikopter MI-2 milik Pemda Aceh yang menyeret mantan gubernur, Ir. Abdullah Puteh, dan juga kasus pembelian tanah di Tual, Maluku Utara yang merugikan negara sebanyak 100 M oleh M. Harun Let Let. Kemudian pengungkapan kasus penyuapan auditor BPK Khairiansyah Salman oleh anggota KPU, Mulyana yang dosen kriminologi UI yang akhirnya menyeret Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin ke balik jeruji besi. Hingga saat ini KPK
mewarisi kasus BLBI, aliran dana BLBI, kasus pengadaan alat pemadam kebakaran,  kasus suap Al Amin,  kasus dugaan pungli di KBRI Malaysia dengan terdakwa mantan Kapolri Roesdihardjo.

Teknik penindakan berstandar internasional dibawa oleh Amien Sunaryadi yang pernah menjadi senior manager di PT Pricewaterhouse Coopers, lembaga auditor asing. Amien, juga memprakarsai penggunaan teknologi seperti penyadapan, yang efektif menyeret para koruptor. Dengan metode ini, KPK lebih mengutamakan pengumpulan barang bukti sebelum menentukan tersangka, hal ini berbeda dengan cara “tradisional” sebagaimana yang digunakan kepolisian dan kejaksaan dalam mengungkapkan kasus-kasus. Dengan demikian perkara-perkara KPK hingga saat ini tidak ada yang kalah di pengadilan.

Tumpak Hatorangan adalah pekerja keras, terutama di bagian penindakan. Dengan setiap hari bekerja hingga pukul 04.00 pagi dan kemudian melanjutkan pekerjaan kembali pada pukul 08.00 pagi selanjutnya.

Dari sekian banyak kasus yang disebutkan di atas, kasus Mulyana W. Kusumah sangat memberatkan dan membawa beban emosional kepada Erry Riyana Hardjapamekas, berhubung mereka memiliki pertalian darah dalam satu keluarga besar. Sehingga Erry sempat meminta untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus Mulyana untukmenghindari subyektivitas. Namun aturan KPK tetap aturan yang tegas dan keras, serta mengikat seluruh anggotanya dalam kode etik yang lugas.

Dalam kode etik dan aturan KPK, anggota KPK dilarang menerima jamuan dari pihak lain. Sjahruddin Rasul dalam memenuhi undangan Univ. Brawijaya menolak dijemput di Bandara dan melanjutkan perjalanan menunu UniBraw menggunakan taksi. Sesampainya di lokasi, karena Ia adalah tamu yang hendak menemui rektor namun karena menggunakan taksi yang tua dan butut, pria paro baya ini sempat di-ping pong oleh satpam. Bahkan, saat kunjungan ke Kalimantan, Rasul menolak jamuan makan oleh pihak lain, malah makan di warung nasi pinggiran ketimbang mengikuti jamuan makan.

Fasilitas negara diberikan sesuai dengan kedudukan para pejabat negara. Pimpinan KPK ini disebut pula para pejabat negara sehingga wajar jika menerima kendaraan dinas. Namun, hal yang terjadi malah sebaliknya. Saat Pimpinan KPK diberikan fasilitas mobil dinas, mereka menolak. Amien Sunaryadi yang dalam setiap kegiatannya selalu mengenakan jas, harus menaiki toyota kijang tua milik pribadi. Mobil tersebut kerap digunakan dalam pertemuan di kedutaan maupun hotel berbintang. Tentu saja setiap kali tiba di lobi lokasi kegiatan, mobil kijang 90-an ini menerima tatapan aneh dari para pengunjung yang ternyata berisi Pejabat Negara😀. Bahkan, mobil ini pernah ditolak masuk ke Istana Negara.

Akhirnya Amien baru bisa membeli sebuah Kijang Innova hitam setelah mendapat rapel gaji dari KPK, kendaraan inilah yang menggantikan mobil kijang lamanya yang selalu memberikan kejutan dan gangguan dengan sempat berkali-kali mogok di jalan dan mengharuskan pemiliknya yang seorang pejabat negara turut mendorong mobil.😀

Itu sebagian sinopsis dari buku dimaksud, yang mudah-mudahan akan segera dirilis oleh KPK.

Mudah-mudahan segera di-published.

Ka Pe Ka …. ! Cerita lain dibalik sangarnya :D

16 pemikiran pada “Ka Pe Ka …. ! Cerita lain dibalik sangarnya :D

  1. septi9 berkata:

    ko bisa yang namanya pejabat pembela rakyat makan uang rakyat???

    apa masih kurang gaji yang mereka terima yang jumlahnya padahal bisa 4 ato bahkan 10 kali lipat dari rakyat yang mereka gerogoti….

    menggelikan…..

  2. septi9 berkata:

    korupsi kayaknya udah mendarah daging di Indonesia,udah jati diri sendiri dibagian coretan hitam agenda Indonesia…

    kpk bisa dihitung tapi sang tersangka sendiri malah berjubel memadati bangku pengadilan….

    kita udah gak bisa bohong kalo yang melakukan korupsi adalah pejabat kita sendiri,,,
    yang selama ini mengaku hidup dan berjuang untuk rakyat….

    nyatanya???????

    malah mereka yang memiskinkan rakyat, hanya bisa bikin perut mereka kenyang sementara rakyat sendiri belum tentu makan….

    harusnya memang pemerintah yang memberantasnya, kan mereka yang membuat para penjahat itu bisa makan uang rakyat..
    di sini memang sedang diusahakan semaksimal mungkin…tapi…

    apa mereka yang mengaku pejabat pernah mikir dari mana mereka bisa makan??dari mana mereka bisa ongkang-onkang kaki sementara rakyat menderita???dari mana mobil yang mereka banggakan?ato dari mana anak mereka dapat sesuap nasi???

    harusnya mereka juga bersyukur bisa dapat fasilitas semua itu hanya dengan duduk di atas kursi yang hangat sementara seorang petani?buruh?nelayan?
    bahkan rakyat yang sudah berjuangpun belum tentu dibayar?padahal nyawa sekalipun mereka korbankan…

  3. zzein berkata:

    ngeberantas korupsi? potong aja tangannya..masi belom jera juga? potong kakinya…kalo gitu kan ga ada yg berani korupsi…malu sama yg di atas dong!..koruptor teh emg bener2 dah! lagian udah ketawan aja kriminalnya, muka ne melas kabeh so so an mesakke!

  4. luar biasa tanggapan Monkey ngasi Advice : cukup sadis dan sebenarnya harus ditindak lanjuti dengan berharap model ini membuat efek jera.
    Artinya jika si X mengorupsi dana sebesar 2 M maka ia harus mengganti 5 x lipatnya … jadi ada juga efek jera !

    BUkan dapat remisi setelah menjalankan masa tahanan 2/3 x vonis … kayak yang ada di koran hari Senin ini :beuh:
    payah … !

  5. monkeyadvice berkata:

    numpang memberi pendapat tentang hukuman para koruptor:

    selama ini koruptor di beri hukuman penjara yg sebenar nya kdd gunanya. Tanya kenapa? belum selesai masa hukuman sudah ada dispensasi potongan hukuman dalam rangka hari besar keagamaan lah, tahun baru lah, dll.

    kebanyakan malah kkd kisah nya sama sekali. Jangan2 sudah bebas?beeh,,,, jaka tu lah, membayar duit korupsi nya, jual semua kekayaan nya,. Dan klo alasan mereka harta yg di korupsi nya sdah habis, maka para koruptor di suruh kerja paksa, jadi buruh kek,apa kek. masih belum lunas juga?? keluarga + anak cucu nya jua di suruh begawi!! siapa suruh jadi keluarga koruptor… perasaan kecurian uang itu sangat tragis. monkeyadvice yg kecurian PS ja jdi gila rasa nya,, apalagi misalnya yg nyuri tu sebenar nya sudah kaya.BEEEH….😡

  6. prasXI-IA4 berkata:

    Mari Pak kita dukung Tim KPK membasmi para
    koruptor-koruptor yang selama ini banyak meresahkan masyarakat.. !
    Biar tau rasa tu pak Pejabat-Pejabat Negara yang selama ini kenyang makan uang rakyat..

  7. meitycynthia berkata:

    pak, ikut nambahin artikel kpknya yahh?

    boleh kan pak??
    hee

    Dalam rangka lebih mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Workshop bertema “Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Kapuas Pontianak, Kalimantan Barat pada 12 Maret 2008 dengan pembicara utama (Keynote Speaker) adalah Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto.

    Melalui workshop ini, KPK mengajak segenap masyarakat di Pontianak untuk lebih mengenal dan memahami apa itu korupsi. Untuk kemudian dapat lebih berperan serta dalam upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang ditemuinya.

    Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua KPK memaparkan materi seputar korupsi yang tumbuh di Indonesia yang dirangkai dengan peran dan fungsi KPK dalam upaya pemberantasannya. KPK juga menggandeng Indonesian Corruption Watch (ICW) dalam kegiatan ini. ICW akan menjelaskan tentang Cara-cara Memperoleh Informasi dan Data.

    Materi terakhir adalah tentang Hak dan Kewajiban Masyarakat & Cara-cara Penyampaian Pengaduan Tindak Pidana Korupsi yang disampaikan oleh Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK. Sesi ini juga diperkaya dengan beberapa studi kasus dan diskusi.

    Workshop diikuti oleh Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di wilayah Pontianak dan sekitarnya, dengan total peserta kurang-lebih 60 orang. Workshop bertujuan agar mereka mengetahui dan memanfaatkan kewenangannya dalam mendeteksi dan mencegah korupsi di wilayahnya masing-masing.

    Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

  8. hmonica XIIA4 berkata:

    berantas kpk..

    Jakarta, 6 Agustus 2008. Sebagai lembaga negara yang harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja KPK selama ini, sekaligus sebagai wujud mekanisme pengawasan lembaga publik oleh masyarakat. Atas dasar itulah, KPK melakukan survei persepsi masyarakat terhadap KPK yang telah dilaksanakan pada Februari – Juni 2008.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerapkan aturan bagi tersangka atau terdakwa korupsi untuk mengenakan baju khusus. Penggunaan seragam ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menimbulkan rasa malu.

    “Sudah diusulkan dan didiskusikan bahwa koruptor akan diberi baju khusus. Pimpinan sudah tidak ada yang keberatan. Ini masih akan didesain,” ujar Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin saat memaparkan hasil survei tentang persepsi masyarakat terhadap KPK kemarin (07/08) di Gedung KPK Jakarta.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong pembentukan zona antikorupsi di seluruh lembaga negara. Penetapan zona antikorupsi merupakan langkah menghapuskan korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. “Zona antikorupsi perlu ditetapkan di tiap-tiap lembaga negara,” kata Ketua KPK Antasari Azhar pada pencanangan Pemantapan Komitmen Mewujudkan Good Governance dan Zona Antikorupsi, kemarin (04/08) di Gedung MK Jakarta.Turut menjadi pembicara dalam acara itu adalah anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Baharuddin Aritonang.

  9. monkeyadvice berkata:

    paaak!!! jangan off dulu! ada yg mo saya tanya, tpi ni lagi donlot yahoo massenger,, di komputer ini ga ada,, soal pr kita yang 140an tu nah,,TUNGGU

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s