Gaji PNS Daerah Yang Atur

Kenaikan gaji PNS sebagaimana yang diberitakan sebelumnya oleh Men-PAN yang hanya mengalami kenaikan 15% dari gaji pokok rupanya telah disusupkan ke dalam DAU/DAK Pemda masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur secara otonom terbatas belanja pegawai. Yang berlaku surut sejak Januari 2008, entah apa langsung dibayarkan ataukah dirapel hingga bulan Maret-April 2008. (Jangan banyak berharap jika bukan Bendaharawan Gaji yang bicara 🙂

Kenaikan gaji ini hanya sedikit sekali signifikansinya terhadap kebutuhan PNS tersebut, contoh : Di Pangkalan Bun, Pemda setempat menyiapkan TUnjangan Kinerja untuk Guru sebesar Rp 50.000/ bulan atau sekitar 5% dari gaji pokok. Di Palangka Raya, untuk pegawai Pemko yang dikaryakan akan menerima tunjangan khusus daerah yang bervariasi seperti pegawai di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Rp 850.000/bulan untuk Gol. IV, Rp 650.000/bulan untuk Gol. III dan Rp 550.000/bulan untuk Gol. II itupun belum terkena PPN (pajak pertambahan nilai) sebesar 10% sebagai wajib pajak otomatis. Di Muara Teweh, para pendidik di kabupaten ini sebelumnya mendapat tunjangan rp 50 rb/ triwulan atau Rp 200 rb/ tahun 2008 dipatok peningkatan tunjangan para pahlawan ini dengan Rp 250 rb/bulan untuk PNS Gol I Rp 300 rb/bln untuk PNS Gol II, Rp 350 rb/ bulan untuk PNS Gol. III dan Rp 450 rb/ bln untuk PNS Gol. IV Non-Eselon. Sementara gaji guru honor bergelar sarjana Rp 450 rb/bulan. Untuk pegawai honor dengan latar pendidikan Sarjana Rp 450 rb/bulan, SMA/SMK/SMU sebesar Rp 415 rb/ bulan, tamatan SMP Rp 400 rb/bulan dan tamat SD Rp 395 rb/bulan.. kebutuhan pegawai di Kabupaten Barito Utara ini sekitar 1.000 orang tenaga pendidik terutama Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris. (Media Kalteng Pos, Selasa, 18-12-2007)

Biar seperti apa kenaikan itu, tetap saja dampak dialami seluruh lapisan masyarakat dengan melambungnya harga bahan pokok dan bahan utama penunjang kehidupan, ditambah antrian di sana-sini yang dikilahkan oleh pemerintah dan penguasa stok masih banyak, sementara di kalangan proletar lainnya ditimbulkan dengan aksi penimbunan BBM karena takut dengan janji pemerintah yang kadang kala jauh dari kesesuaian dengan kenyataan …

Kondisi itu akhirnya kembali rakyat kalangan paria lah yang mengalami sindroma penindasan dan harus juga ikut menanggung semua akibat kebijakan ini. (Baca : buku China Undercover karangan Chen Guidi dan Wu Chuntao terbitan Ufuk Press cetakan ke-2 Oktober 2007). Rakyat kecil juga dikenai pajak secara tidak langsung melalui pungutan-pungutan dan yang menikmati pungutan tersebut yang diamankan dalam perda-perda dan sebagainya para pejabat dan oknum-oknum penguasa baik formal dan informal jualah yang menikmatinya. (Mungkin juga termasuk saya … 😦

Ada yang memerintah tentu ada pasangannya yang bersedia diperintah dan tidak sedikit yang tidak mau menerima perintah atau diperintah. Main perintah nih ?

Gaji PNS Daerah Yang Atur

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s