Sosialisasi-Struktur-Penggajian-PNS-2008

Disadur dari Mulyoph.wordpress.com (presentasi Men-PAN)
Mulai 2008 Gaji Pegawai Negeri akan mengalami remunerasi lagi, berdasarkan UU No. 43 tahun 1999 penggajian pegawai negeri didasarkan atas merit (saya belum tau arti merit, mungkin temannya singkong? Tapi yang saya ingat tuh Brama Kumbara dalam serial sandiwara radio Saur Sepuh, sempat ngetop tahun 1988-1989).

Yang bener tuh definisinya adalah : Adanya sebagian komponen penilaian pada penggajian yang masih manual, yaitu proses penilaian yang dilakukan oleh atasan, dalam hal ini atasan menjadi sulit melakukan penilaian dengan cepat dalam menentukan besaran gaji yang dibayarkan. (http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jbptunikompp-gdl-s1-2004-andirohand-437)

Berdasarkan UU No. 43/1999 tadi ayat (1) memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri mendapatkan hak penggajian berdasarkan beban kerja, pada ayat (2) gaji yang diterima (Pegawai Negeri tentunya) harus mampu untuk memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya (yang mana ?)

(Disadur dari http://mediabisnis.com/blog/?p=201) Menurut Menpan Taufiq Effendi (menteri asal Kalsel di Kabinet SBY Indonesia Bersatu), pada tahun 2004 gaji PNS yang terendah sebesar Rp 668 ribu di bawah UMR (Upah Minimum Regional). Pada tahun 2006 sudah Rp 1.060.000, dan sekarang ini sudah Rp 1.200.000,-
untuk gaji PNS yang paling rendah. Dalam sosialisasi Men-PAN dalam file yang saya unduh (bertanggal 14/10/07 ?) tertulis besaran minimal (gaji pokok sepertinya) Rp 760.500 (minimal) gaji golongan IA hingga Rp 2.405.400 (maksimal) Gaji Gol. IV E.
Sementara ini remunerasi yang sudah berjalan-sudah diterima PNS hingga oktober 2007- jumlahnya masih belum dapat memenuhi kebutuhan akan hidup yang layak (bayar listrik masih nunggak, bensin ngutang, angkot bayar kredit, rumah hingga pulsa kreditan , heh! pusing deh) hal ini diduga sebagai pendorong terjadinya korupsi (korupsi waktu kerja, korupsi uang makan, korupsi dana rutin, korupsi uang koperasi, korupsi iuran sosial, korupsi gula, de el el).

Selain itu remunerasi yang sedang berjalan tidak memenuhi prinsip ekuitas (kesetaraan dengan harga riil) sebab tidak dikaitkan dengan kompetensi dan prestasi, interval penggajian antara gaji minimal dan maksimal yang terlalu dekat (1:3,3) bisa dibandingkan antara 760.500 terhadap 2,405.400 (itu kali ya?), sistem pembayaran pensiun yang belum dapat menjamin kesejahteraan PNS (juga janda/duda PNS) setelah masa purna bakti (habis masa dinasnya sebagai abdi negara).
Adanya “pengelabuan” dalam anggaran belanja pegawai terhadap pos-pos anggaran lain yang memungkinkan distorsi anggaran, yakni masih adanya honorarium, komisi,
insentif di luar gaji dari mata anggaran-pos pembiayaan non-gaji sehingga jumlah anggaran belanja egawai sulit diketahui dengan pasti dan sulit dipertanggungjawabkan kepada publik (mungkin melewati lembaga tinggi negara seperti DPR-DPD-MPR).

Sementara masalah juga antara Perbedaan rasio gaji antara PNS yang dipimpin dan atasan yang sangat pendek juga jadi perhatian sehingga dianggap GAJI PADA TINGKAT MANAJERIAL/ PIMPINAN SANGAT TIDAK MEMADAI UNTUK MENYEJAHTERAKAN ORANG YANG MENDUDUKI JABATAN MANAJERIAL/PIMPINAN TERSEBUT

Sistem penggajian (remunerasi) berdasar tiga pilar yaitu : MERIT (penilaian kinerja PNS oleh atasannya sehingga berpengaruh juga pada prestasi plus penggajiannya), EKUITAS (kesetaraan antara gaji yang diterima dengan biaya hidup sehari-hari di tempatnya bekerja/ hidup-tinggal), KOMPETITIF (bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat tinggi sebagai kuli negara) yang memicu adanya ROFESIONALISME dan KINERJA PNS. Hal ini untuk mendorong PNS untuk TIDAK MELAKUKAN KORUPSI.

Pemberian gaji berdasarkan klasifikasi jabatan/ harga jabatan (sesuai dengan PP No. 200 tahun 1961 atau PGPN-1961). Maka harus ada integrasi korelatif antara anggaran rutin dengan anggaran pembangunan sehingga cukup untuk menggaji Pegawai Negeri dengan layak (equity), tidak ada lagi honor-honor lain di luar gaji/ tunjangan resmi. Supaya anggaran belanja tidak terlalu besar, maka pemerintah merasa perlu menyusun kebijakan outsourcing untuk jabatan fungsional umum terutama mengenai rekrutmen dan penggajiannya. Penghasilan PNS harus disesuaikan dengan tingkat inflasi yang berjalan sesuai kurun waktu (lifetime), sebagai informasi menurut http://www.BI.go.id tingkat inflasi rata-rata bulan September 2007 pada kisaran 6,6%. (Gimana nih ngitung yang pas duit untuk PNS sesuai inflasi gitu?)

Sebagai latar pertimbangan garis besar kebijakan remunerasi gaji PNS adalah tanggung jawab PNS, tugas pokok dan fungsi PNS (tersebut), serta hubungan kerja (kompleksitas kerja, mungkin maksudnya?) yang merupakan persyaratan jabatan, bukan memandang orang yang menduduki jabatan (kalimat yang saya nggak ngerti dalam presentasinya), sehingga memunculkan konvergenisasi untuk identitas jabatan, tuntutan fisik terhadap PNS, dan lingkungan kerja PNS.

Kembali mempertimbangkan PGPN-1961 bahwa gaji diberikan sesuai Harga Jabatan, maka didalam gaji tersebut sudah termasuk tunjangan jabatan, sehingga tidak ada lagi sebutan tunjangan jabatan dalam penerimaan gaji PNS kelak (kapankah itu?).
Sebutan GAJI POKOK tidak dipergunakan lagi (bukan dihapus) untuk MENGHINDARI DAMPAK KEUANGAN NEGARA (sebutan diplomatis atas ketidakmampuan negara lagi membiayai jaminan hidup purnawira) pada saat pembayaran UANG PENSIUN bagi PNS yang PURNA BAKTI dan penyesuaian terhadap UU No. 14 tahun 2005 tentang GURU & DOSEN dimana pada Pasal 16 ayat 2 tertulis Guru dan Dosen mendapatkan Tunjangan Profesi sebesar nilai uang yang setara dengan satu kali gaji pokok (pada remunerasi 2007). –> rancu kan kalimatnya?

Besar gaji yang diterima PNS berdasarkan klasifikasi jabatan dan peringkat jabatan manajerial. Sementara waktu penjenjangan gaji melalui pangkat/golongan masih dipergunakan kecuali untuk eselonisasi menggunakan sebutan peringkat jabatan pimpinan/manajerial — mungkin ada sebutan manajer pratama, manajer madya, manajer nindya, manajer wasana –> seperti sebutan golongan praja IPDN hehehe…. 😉

Selain itu ada beberapa tunjangan yang dimasukkan ke dalam gaji PNS dalam remunerasi 2008 ini, yaitu :

  1. Tunjangan Biaya Hidup

Diberikan untuk membiayai kebutuhan pangan, perumahan, dan transportasi PNS dan tentunya berbeda untuk setiap daerah di Indonesia sehingga dihitung penyesuaiannya dengan tingkat biaya kebutuhan hidup di daerah dimaksud– beban pembiayaan ditanggung APBD daerah masing-masing. –> nantinya disebut Tunjangan Khusus Daerah. (TKD)

2. Tunjangan Karier (insentif) aka Tunjangan Prestasi

Diberikan setiap akhir tahun didasarkan hasil MERIT atau DP3 (Hasil penilaian kinerja PNS oleh atasan yang bersangkutan– masih memungkinkan adanya subyektivitas seseorang manajer/pimpinan) yang diberikan bergantung dari indeks prestasi pegawai (kayak kuliah aja) dalam indikasi pencapaian target/output yang telah ditetapkan lembaga/instansi/dinas — sebutlah seperti nilai ketuntasan, batas ketuntasan minimal, kriteria ketuntasan minimal PNS-lah. Jumlah maksimum tunjangan sebesar 3 x besar gaji yang diterima.

3. Tunjangan Hari Raya (mengganti sebutan insentif keagamaan – kalo di Pemkot Palangka Raya)

Diberikan setahun sekali (biasanya dekat Hari Raya Idul Fitri) dengan besarnya sama seperti gaji. Mungkin ini nantinya disebut Gaji Ke-14 selain Gaji ke-13 yang diberikan mendekati musim anak masuk sekolah (bulan juli-agustus). Kalo bisa juga Gaji ke-15 diberikan saat memperingati ulang tahun kepemimpinan presiden 😉 diberikan untuk PNS/CPNS yang sudah memiliki masa kerja minimal 6 (enam) bulan.

4. Tunjangan Kompensasi

Diberikan “hanya” kepada PNS yang bekerja dengan penuh dedikasi di DAERAH TERPENCIL maupun DAERAH BERGOLAK/ KONFLIK (seperti mungkin masih terjadi di Poso, Maluku, Maluku Utara, NAD, Papua), di LINGKUNGAN KERJA YANG TIDAK NYAMAN, BERBAHAYA, BERISIKO TINGGI (mungkin seperti di reaktor nuklir, stasiun Radiologi Sinar X, pembangkit tenaga listrik, penjaga mercu suar, penjaga stasiun radio pantai stasiun radio komunikasi & perhubungan antar pulau-pulau terluar-perbatasan-simpangan kereta api-penyeberangan lalu lintas padat (masinis-penjaga pelintasan KA-pemadam kebakaran), stasiun RADAR, riset Bawah Laut, Stasiun Angkasa Luar, surveyor, penyidik PNS) besarnya tunjangan disesuaikan dengan faktor ketidaknyamanan dan risiko yang (mungkin) dihadapi PNS tersebut.

5. Iuran Pemeliharaan Kesehatan PNS

Diberikan sesuai dengan jumlah minimal yang sama seperti jumlah yang dipotong dari gaji PNS tersebut.

6. Iuran dana pensiun dan Jaminan Hari Tua

Diberikan sesuai dengan jumlah minimal yang sama seperti yang dibayarkan oleh PNS melaluipemotongan gaji.

Diharapkan melalui sosialisasi oleh Men-PAN ini pada tahun 2010, sistem kepegawaian RI melalui sebuah sistem integral antara Sistem Penggajian, pengembangan karir, pensiun, penghargaan, disiplin, dan kinerja pegawai merupakan kesatuan utuh atas penggajian berbasis kinerja dan pencegahan KKN di kalangan aparatur negara.
Hanya saja sistem remunerasi 2008 baru dapat dijalankan, JIKA SUDAH ADA PERUBAHAN SISTEM ENGGAJIAN PEJABAT-PEJABAT NEGARA.

Sementara itu, (Disadur dari http://mediabisnis.com/blog/?p=201) untuk rekrutmen CPNS atau enerimaan tahun 2007 ini dimulai pada Agustus dan pengangkatan pada bulan Oktober (ini untuk tenaga honorer tapi ada juga yang belum sama sekali, sementara rekrutmen CPNS diundur hingga Nopember 2007 bahkan ada yang dikabarkan mulai Maret 2008),” katanya. Ia mengatakan, prosesnya cepat sesuai dengan kebutuhan yang terutama adalah untuk tenaga pendidik, tenaga kesehatan, sementara untuk tenaga tata usaha sudah sangat banyak, ujar Meneg PAN, Taufiq Effendi (berapa jumlahnya, bapak?)

“Saya yakin betul dan tidak ragu-ragu karena daerah (provinsi, kabupaten/kota, kapan Camat dan urah/Kades ikut serta ya, sementara sekdes diangkat jadi PNS saja harus demo ke Depdagri bulan Agustus-September 2007 kemarin) yang tahu sendiri orangnya (pegawai negeri yang diperlukan, mungkin tenaga honor juga masih diperlukan khusus untuk cleaning servis barangkali). Nanti kita (saya dan staf saya serta tim+anggota DPR yang punya kepentingan) meneliti, kalau dia benar tenaga kesehatan, kita harus tahu jelas dia dokter apa atau rumah sakit mana, kalau dia perawat untuk puskesmas dan rumah sakit mana,” ujarnya. (apa benar pak database sudah siap seperti itu, wong sensus PNS tahun 2006 saja datanya sampai sekarang entah kemana ?)
Diingatkannya, bahwa jumlah PNS (termasuk yang mengabdi di Angkatan Bersenjata TNI/Polri) di Indonesia sebanyak 3.600.000 orang dan dari jumlah itu sekitar 2.000.000-an adalah tenaga guru (apa bener ? wong datanya saja masih belum akurat… jeh!)

Khusus untuk Palangka Raya dan sekitarnya, beredar kabar bin kabar, uang lauk pauk tahun 2007 yang setahun belum dibayarkan akan dirapel mulai tahun 2008 sebesar Rp 187.000 (untuk semua golongan) — namun kabar baru menyanggah berita ini — bahwa khusus untuk tenaga Guru tidak diberikan uang LP yang pengalinya Rp 10.000 selama 22 hari kerja — karena guru tidak bekerja sampai siang — bagaimana kalo nanti ada guru yang kerja di sekolahan hingga jam 17.00 wib — oh itu tanggungan komite sekolah to bukan Pemko ? Hayu wal ?

Namun yang tetap menggembirakan adalah adanya kenaikan 20% terhadap gaji pokok PNS (berlaku nasional), disertai Tunjangan Khusus Daerah (Tunjangan Biaya Hidup) untuk sekitar 5.000-an PNS Kotamadya Palangka Raya yang jumlahnya mencapai sekitar Rp 40 M (sudah disiapkan — info ini dari
Kalteng Pos, atas wawancara Kapos dengan Kabag Keuangan Pemko, serta diklarifikasi panggar DPRD ota Palangka Raya sekitar tanggal pencairan insentif keagamaan 9-9-2007 kemarin).

Dipastikan sejak tahun 2008, tunjangan khusus daerah hanya untuk pegawai Pemko Rp 600.000 (gol IV), Rp 500.000/bulan (gol III), dan Rp 400.000 (gol II). Itu semua di luar sistem penggajian struktural ….. 😥

Sosialisasi-Struktur-Penggajian-PNS-2008

21 pemikiran pada “Sosialisasi-Struktur-Penggajian-PNS-2008

  1. MUHAIMIN berkata:

    saya mau tanya apakah penerimaan gaji PNS ada aturannya harus diterima awal bulan atau akhir bulan ? terima kasih atas jawabannya

  2. Kepada Bapak Menpan, semestinya dalam menilai Sistem Penggajian PNS pusat jangan bersifat diskriminasi, misalnya antara PNS Dep.Keu dengan PNS NIP Pusat Departemen Lainnya, perbedaan penggajiannya cukup signifikan ketimbang PNS Departemen lainnya.
    Mengapa harus demikian ? Apakah Pegawai PNS Dep. Keu dianggap lebih dekat dengan urusan keuangan negara jadi seenaknya menggaji PNS nya. Dan apakah Negara ini akan selesai cuma dengan pegawai Dep. Keu saja. begitu juga dengan wakil Rakyat di DPR coba tolong dipikirkan dong nasib semua PNS Nasional ini. kalau sudah malas mikirin nasib PNS mending bubarkan saja DPR itu sesuai dengan ide Gusdur. (salam buat Gusdur yang selalu mengangkat harkat PNS, maju teus Gus.., kami PNS siap Mendukung Mu.) (dari PNS selalu ternak KERE).

  3. jazim berkata:

    Penggajian 2008 usang sudah,. Sudahkah ada yang 2009 ?? Kabarnya berubah tetapi sampai gaji Pebruari yad, kok belum ganti, Mohon infonya. Juga kalau tahu tunjangan sertifikasi khususnya guru yang lewat depag di tempat Bapak bgmana nasibnya ? trimakasiiiiih ~

  4. Umar Abdullah berkata:

    Saya mau bertanya bagaimana dengan sekolah swasta. Bagaimana sistem penggajian yang lebih adil bagi sekolah swasta terhadap guru swasta? Terima kasih atas bantuan informasinya.

  5. kami bukanya ga mao melanjutkan untuk sekolah yang lebih tinggi lagi seperti ( S1) kami mao aj tapi semuanyakan butuh dana, uang , sementara jangankan tuk S1 tuk D-II PGSD pun kam hampir2 ga bisa tuk wisuda ( uang ga ad )…tolong perhatikan kami donk….tolong jadikan jalan kami ini lurus buakan malah jadikan jalan km di tutup….tuk rekan2 semua PEJABAT- PEJABAT ( MENTRI PENDIDIKAN )KEPALA DINAS DAN INSTANSI PEMERINTAH Propinsi dan KaBUPATEN Lamandau dari dinas pendidikan, REkan2 GURU- Guru kami perlu dukungannya atas masalah kami ini )..sekali gus minta tolong samapikan PErmohonan kami…atas pertolongan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih TUHAN MEMBERKATI…amin

  6. ADHE berkata:

    Utamakan kami donk…( PGSD.D_II Honor GTT )yang benar2 melakukan sekolah dalam PEnerimaan Nopember 2008 ini…Ini bukan sekedar permohonan lagi tp Mengemis pada Bapak BUPATI LAMANDAU …tuk mebuka hati tuk kami..tuk rekan2 semua kami perlu dukungannya atas masalah kami ini ..sekali gus minta tolong samapikan PErmohonan kami…atas pertolongan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih TUHAN MEMBERKATI…amin

  7. ADHE berkata:

    HAruskan kami yang sekolah menonton saja…dengan Penerimaan CPNS ini ?
    haruskaskah yang sekolah dan melanjutkan tidak mendapatkan HAk di Daerahnya…Padahalkan untuk janji kalian MENGUTAMAKAN PUTRA DAN PUTRI DAERAH masing2….
    sebagai contoh Untuk Tenaga Pendidik..( PGSD .D-II )Yang melakukan Sekolah kok ga di pertimbangkan dan di masukan malah sebaliknya tenaga Honor yang seharusnya bukan tuigas dia malah itu yang di terima…Tuk BUPATI kami Drs. MArukan( Putra daerah KAB. Lamandau)Masih adakan dan sepatkan Kami di terima dengan PENDIDIKAN kami ini ( PGSD.D-II )????tolng donk usahakan kami…BY. GURU TIDAK TETAP ( MELIANTO )

  8. ADHE berkata:

    Lamandau jangan pandang kami sebelah mata donk…kerena sia2 kan sekolah klo taoh akhirnya hanya jadi kuli lapangan aj….( Melianto )

  9. PENGUMUMAN

    NOMOR : 810/ 134 /417.404/2007
    PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
    DARI PELAMAR UMUM
    DI LINGKUNGAN KOTA MOJOKERTO

    Berdasarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 871/110/417.404/2007
    tanggal 2 Nopember tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Mojokerto
    Tahun Anggaran 2007, bahwa Kota Mojokerto akan menerima Calon Pegawai Negeri
    Sipil Daerah sejumlah 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

    KUALIFIKASI
    NO NAMA JABATAN ALOKASI
    PENDIDIKAN
    I
    TENAGA KESEHATAN
    1. Dokter Spesialis Bedah Ortopedi Spesialis Ortopedi 1
    2. Dokter Spesialis Anak Spesialis Anak 1
    3. Dokter Umum Kedokteran 1
    4. Bidan D.3 Kebidanan 4
    5. Perawat Rehabilitasi Medik D.3 Fisioterapi 1
    6. Perawat Ruang Rawat Inap D.3 Akper 4
    7. Radiografer D.3 APRO 1
    8. Refraksionis Optisien D.3 Kesehatan Mata 1
    9. Penyuluh Kesehatan Masyarakat D.3 Kesehatan Lingkungan 3
    Jumlah Tenaga Kesehatan 17
    II
    TENAGA GURU
    1. Guru Kimia SMK S.1 Kependidikan Kimia 1
    2. Guru Fisika SMK S.1 Kependidikan Fisika 1
    Guru Teknologi Informatika S.1 Kependidikan
    3. 1
    SMK Informatika
    Guru Teknologi Informatika S.1 Kependidikan
    4. 2
    SMP Informatika
    D.2 PGSD
    Guru Sekolah Dasar / Guru
    5. (yang mempunyai S.1 19
    Kelas
    Kependidikan)
    Jumlah Tenaga Guru 24
    III
    TENAGA TEKNIS
    1. Pranata Humas Pelaksana D.3 Komunikasi 1
    S.1 Komunikasi dan
    2. Pranata Humas Pertama 1
    Informasi
    3. Pustakawan Pertama S.1 Perpustakaan 1

    info lebih lanjut di http://www.mojokerto.go.id/

  10. Hayat Raharja berkata:

    Moga-moga pemerintah bisa menekan angka inflasi sedemikian rupa sehingga PNS dapat menikmati perbaikan remunerasi ini, kalo tidak ya sama saja….

  11. muji berkata:

    Berapapun nilai nominal gaji yang akan dikeluarkan pemerintah, selama ini hanya bisa menutup naiknya harga di semua sektor jasa dan barang…..jadi impas booo….Mengenai perubahan mentalitas pns….dah dari sononya tuh…..ga pernah beres…hehehheheh

  12. pamuji berkata:

    sayangnya setiap kenaikan gaji selalu didahului oleh kenaikan harga, yang kalo ditotal per bulannya malah lebih besar. misalnya gaji naik Rp200.000,- harga barang barang kebutuhan untuk sebulan naiknya bisa sampai Rp.250,000,-
    Perlu dipikirkan bagaimana agar kenaikan gaji PNS tak disertai kenaikan harga.

  13. rudyhilkya berkata:

    semoga pak, semoga memang demikian adanya.
    harapan semua rakyat negeri ini yang dapat diangkat dan mengabdi sebagai PNS – abdi negara

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s